"Kekayaan sejati Bojonegoro bukan minyak di bawah tanah, tapi manusia di atasnya."
Selamat ulang tahun ke-348, Bojonegoro! Di usia yang sudah hampir tiga setengah abad, Bojonegoro bukan lagi sekadar “kota minyak”, tapi sedang menata diri menjadi kota yang matang secara sosial, ekonomi, dan budaya. Kekayaan Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) memberi peluang besar untuk membangun masa depan yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga kaya peradaban.
Kini, tantangan kita bukan lagi sekadar bagaimana menambang minyak, melainkan bagaimana menambang kesejahteraan. Bagaimana menjadikan kekayaan yang terbatas ini menjadi manfaat yang tak terbatas bagi generasi mendatang. Di tengah ujian itulah, sejumlah kebijakan progresif mulai menampakkan hasilnya.
Dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, Bojonegoro sedang menunjukkan arah baru pembangunan: yang berpihak, berjangka panjang, dan berbasis nilai kemanusiaan. Inilah masa depan yang sedang ditata dan kita semua bagian darinya.
Sekolah Rakyat: Dari Desil 1 Menuju Generasi Pertama Bojonegoro Hebat
Langkah pertama yang patut diapresiasi adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkab Bojonegoro dan Kementerian Sosial RI tentang pendirian Sekolah Rakyat (SR). Program ini bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi simbol keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang sering tersisih dari sistem pendidikan formal.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school), di mana anak-anak tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga belajar hidup mandiri. Mereka mendapat asupan gizi, pendampingan sosial, serta pembinaan karakter. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pendidikan tidak berhenti di ruang kelas, melainkan menjadi proses pembentukan manusia seutuhnya.
Konsep ini menjadi jawaban atas masalah klasik: kemiskinan antargenerasi. Dengan SR, Bojonegoro sedang memutus rantai itu. Anak-anak yang semula nyaris tak punya peluang kini bisa bermimpi menjadi guru, tenaga kesehatan, atau bahkan pemimpin daerah di masa depan.
Kita patut memberi apresiasi karena kebijakan ini bukan sekadar memberi “ikan”, tetapi mengajarkan “cara memancing” dan menyediakan kolamnya sekalian.
Pendidikan dan Kesehatan: Dua Sayap Bojonegoro Baru
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro paham bahwa pendidikan tanpa kesehatan hanyalah teori tanpa energi. Karena itu, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi siswa dan orang tua menjadi pelengkap ideal dari kebijakan pendidikan inklusif.
PKG yang digelar serentak di lebih dari 60 titik layanan ini bukan kegiatan simbolik, tetapi manifestasi dari kesadaran baru: bahwa anak-anak yang sehat akan belajar lebih baik. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sering kali menghadapi masalah gizi, penglihatan, atau kesehatan mental yang menghambat prestasi mereka di sekolah.
Integrasi pendidikan dan kesehatan menjadi cerminan kepemimpinan yang berpikir menyeluruh. Program ini seolah berkata, “Kami tidak hanya ingin anak-anak pintar, tapi juga kuat dan bahagia.” Inilah bentuk nyata pendidikan yang berkeadilan, bukan sekadar angka di rapor, tapi kesejahteraan yang nyata dalam tubuh dan pikiran.
Dengan kebijakan semacam ini, Bojonegoro sedang membangun “ekosistem kesejahteraan”, di mana sekolah, puskesmas, dan masyarakat berjalan bersama dalam satu visi: manusia sehat, cerdas, dan berkarakter.
Santunan Duka Bertransformasi: Dari Belas Kasih Menjadi Kepastian
Langkah strategis lain yang patut diapresiasi adalah transformasi program santunan duka tunai menjadi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berbasis BPJS. Dulu, bantuan diberikan setelah warga meninggal—sebagai bentuk belas kasih. Kini, pendekatannya berubah: bukan belas kasih, tapi kepastian sosial.
Melalui skema ini, para pekerja rentan—seperti petani, nelayan, dan buruh informal—mendapat perlindungan dari risiko kerja. Ketika peserta meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan berhak atas santunan hingga Rp42 juta, serta beasiswa bagi dua anak.
Program ini bukan hanya menggantikan kesedihan dengan santunan, tapi juga menanamkan rasa aman dan martabat. Pemerintah menunjukkan empati yang produktif: bukan memberi uang saat berduka, tapi memastikan kehidupan keluarga tetap terjaga setelahnya.
Langkah ini menandai perubahan penting: dari kebijakan yang karitatif menjadi kebijakan yang sistemik, dari belas kasihan menjadi hak sosial. Bojonegoro sedang naik kelas dalam tata kelola perlindungan sosialnya.
Dana Abadi Daerah: Migas Boleh Habis, Tapi Manfaatnya Harus Abadi
Puncak visi besar Bojonegoro ada pada rencana pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD). Gagasan ini berangkat dari kesadaran bahwa sumber daya alam tidak akan bertahan selamanya, tetapi manfaatnya bisa dibuat abadi jika dikelola dengan bijak.
Rencana DAD ini menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp500 miliar per tahun selama lima tahun, hingga mencapai Rp3 triliun. Dana tersebut akan diinvestasikan untuk sektor strategis: pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, hingga pertengahan 2025, raperda Dana Abadi masih menghadapi sejumlah kendala: sinkronisasi regulasi dengan PMK dan Permendagri terbaru, pembubaran pansus DPRD, serta kekhawatiran publik tentang transparansi. Semua ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada uangnya, tapi pada tata kelolanya.
Meski begitu, semangat untuk melahirkan Dana Abadi tidak boleh surut. Inilah “tabungan masa depan” bagi Bojonegoro. Seperti kata pepatah, minyak boleh kering, tapi kesejahteraan tidak boleh ikut hilang.
Agar Tak Jadi Dana Abadi yang Abadi di Atas Kertas
Agar DAD benar-benar hidup, ada tiga syarat utama: transparansi, partisipasi, dan kehati-hatian investasi. Pertama, laporan dana abadi harus terbuka bagi publik dan bisa diakses secara daring. Kedua, pelibatan masyarakat, kampus, media, dan lembaga keuangan dalam pengawasan perlu diperkuat.
Ketiga, arah investasi harus konservatif namun produktif. Instrumen seperti sukuk negara, obligasi pemerintah, dan deposito syariah jangka panjang adalah pilihan yang aman dan beretika. Jangan tergoda proyek spekulatif yang berpotensi menggoyang kepercayaan publik.
Bojonegoro bisa belajar dari Aceh, yang sukses mengelola dana abadi dengan pendekatan syariah dan tata kelola modern. Dengan semangat yang sama, Bojonegoro berpeluang menjadi daerah pertama di Jawa yang memimpin model fiscal sustainability berbasis sumber daya alam.
Dana Abadi bukan sekadar alat finansial, tapi simbol tanggung jawab antargenerasi—bahwa kekayaan hari ini adalah hak anak cucu esok.
Dari Migas Menuju Martabat
Empat langkah besar—Sekolah Rakyat, integrasi kesehatan, jaminan sosial pekerja, dan Dana Abadi Daerah—menunjukkan arah kebijakan Bojonegoro yang berpihak pada rakyat. Kini tinggal bagaimana kebijakan itu dijaga agar tidak hanya menjadi wacana, tapi benar-benar terasa di setiap desa.
Yang dibutuhkan bukan hanya niat baik, tapi juga keberanian politik, ketulusan moral, dan sistem pengawasan yang kuat. Jika ini berjalan, Bojonegoro tidak sekadar kaya minyak, tapi juga kaya peradaban dan spiritualitas.
Bayangkan, di ulang tahun ke-350 nanti, Bojonegoro bisa merayakan bukan hanya usia, tapi kematangan sosialnya. Sebuah daerah yang mampu membuktikan bahwa kemakmuran bisa lahir dari keberpihakan, bukan dari keberuntungan.
Selamat ulang tahun ke-348, Bojonegoro! Semoga setiap tetes minyak yang tersisa menjadi bahan bakar bagi lahirnya generasi baru: sehat, cerdas, berdaya, dan beradab.
Bojonegoro, 25/10/2025
🖋️ Tentang Penulis:
Hasan Bisri
Dosen STIE Cendekia Bojonegoro
Ketua Yayasan MAKIA ISTEK ICSADA Bojonegoro.
Aktif menulis opini tentang kebijakan publik, pendidikan, dan dana abadi daerah
berbasis keberlanjutan.
