Rabu, 08 April 2026

MENATA MASA DEPAN BOJONEGORO: PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN DANA ABADI UNTUK KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN

        Kabupaten Bojonegoro tengah berada pada persimpangan sejarah yang menentukan arah masa depannya. Di tengah keberlimpahan Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas), daerah ini tak hanya dituntut untuk mampu mengelola kekayaan alamnya secara bijaksana, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada rakyat banyak. Sejumlah langkah strategis telah diambil Pemkab Bojonegoro dalam sepekan terakhir, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Bahkan, rencana besar untuk membentuk Dana Abadi Daerah dari sumber migas tengah digodok dengan harapan menjadi model pengelolaan fiskal jangka panjang.

Pendidikan Inklusif Melalui Sekolah Rakyat

Salah satu terobosan kebijakan yang menarik perhatian adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bojonegoro dan Kementerian Sosial RI terkait pendirian Sekolah Rakyat (SR). Sekolah ini dirancang berbasis asrama dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1). Kehadiran SR ini menunjukkan arah baru pembangunan pendidikan di Bojonegoro yang lebih inklusif, holistik, dan transformatif.

SR bukan sekadar lembaga pendidikan formal, melainkan ekosistem pembinaan sosial. Dengan fasilitas boarding, para siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga gizi, perlindungan sosial, dan pembinaan karakter. Ini merupakan jawaban strategis terhadap kebutuhan generasi masa depan Bojonegoro yang tidak boleh terperangkap dalam siklus kemiskinan antargenerasi.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Integrasi Pendidikan dan Kesehatan

Seiring dengan kesiapan peluncuran Sekolah Rakyat, Pemkab Bojonegoro juga melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi siswa dan orang tua. Kegiatan ini digelar di lebih dari 60 titik layanan secara serentak. Upaya ini mencerminkan bahwa pendidikan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari dimensi kesehatan. Anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah sering kali menghadapi masalah gizi dan kesehatan yang menghambat prestasi belajar mereka.

Melalui PKG ini, pemerintah menunjukkan integrasi kebijakan yang penting: pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan. Pemerintah daerah tampak memahami bahwa membangun manusia seutuhnya berarti memperhatikan fisik, mental, dan spiritual anak sejak dini.

Transformasi Santunan Duka Menjadi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tak kalah penting, Pemkab Bojonegoro telah menggantikan kebijakan santunan duka tunai dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berbasis BPJS. Program ini menyasar para pekerja rentan, termasuk petani, nelayan, buruh informal, dan kelompok miskin. Ketika peserta meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan menerima santunan kematian hingga Rp 42 juta, serta beasiswa pendidikan bagi dua anak.

Transformasi ini menunjukkan lompatan kualitas dalam pelayanan sosial. Tidak lagi bersifat karitatif dan jangka pendek, jaminan sosial ini memberikan rasa aman yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Daerah dengan langkah ini menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok yang selama ini rentan terpinggirkan dari sistem formal perlindungan sosial.

Dana Abadi Daerah (DAD): Visi Jangka Panjang dari Kekayaan Sumber Daya

Di atas semua langkah progresif tersebut, rencana Pemkab Bojonegoro untuk membentuk Dana Abadi Daerah layak mendapat perhatian khusus. Dana Abadi ini dirancang agar kekayaan migas tidak habis begitu saja, melainkan diubah menjadi investasi jangka panjang yang dapat digunakan untuk mendanai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rencananya, dana ini akan dihimpun secara bertahap, dengan target awal Rp 500 miliar per tahun selama lima tahun, sehingga mencapai Rp 3 triliun. Namun, hingga pertengahan 2025, raperda Dana Abadi masih tertunda karena belum tuntas dalam proses legislasi. Beberapa kendala yang muncul antara lain:

Sinkronisasi regulasi antara raperda dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola dana abadi di daerah.

Pembubaran pansus DPRD sebelumnya, menyebabkan mandeknya pembahasan dan belum terbentuknya pansus baru.

Kekhawatiran publik terkait transparansi dan akuntabilitas, mengingat pengelolaan dana dalam jumlah besar rawan disalahgunakan jika tidak didukung sistem tata kelola yang modern dan terbuka.

Meski demikian, semangat untuk melahirkan Dana Abadi Daerah tidak boleh padam. Dalam jangka panjang, inilah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kekayaan migas yang tidak terbarukan bisa dinikmati oleh generasi Bojonegoro masa depan. Dana Abadi bisa menjadi penyokong utama beasiswa pendidikan, modal UMKM, serta infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

Perlu Penguatan Partisipasi dan Transparansi

Namun agar Dana Abadi ini benar-benar menjadi warisan berharga, sejumlah langkah penguatan mutlak diperlukan:

Transparansi penuh, baik dalam proses pengesahan perda, pemilihan pengelola, maupun skema investasinya. Laporan berkala harus dipublikasikan secara daring.

Pelibatan publik, termasuk lembaga pendidikan tinggi, media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keuangan untuk turut mengawasi dan memberi masukan.

Skema investasi konservatif namun berorientasi hasil, seperti obligasi pemerintah, sukuk, atau deposito syariah berjangka.

Bojonegoro bisa belajar dari Aceh, yang mengelola Dana Abadi mereka dengan pendekatan etis, akuntabel, dan terbuka. Di Indonesia, langkah ini akan menjadikan Bojonegoro sebagai pelopor pertama dan bisa menjadi inspirasi bagi daerah kaya sumber daya lainnya. Tidak hanya mau tapi mampu

Penutup

Pendidikan inklusif, layanan kesehatan preventif, perlindungan sosial ketenagakerjaan, serta gagasan Dana Abadi Daerah menunjukkan arah kebijakan Bojonegoro yang berpihak kepada rakyat. Namun semua itu memerlukan dukungan politik yang kuat, integritas dalam pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat yang luas.

Jika berhasil, Bojonegoro tidak hanya menjadi kaya karena migas, tetapi akan menjadi daerah yang kaya secara peradaban, sosial, dan spiritual. Dana abadi adalah jembatan dari kekayaan sumber daya menuju kesejahteraan lintas generasi.

 

Bojonegoro 21/07/2025

Hasan Bisri

Dosen STIE Cendekia Bojonegoro 

Ketua Yayasan MAKIA ISTEK ICSADA Bojonegoro

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar